REPUBLIKA.CO.ID, BENGKULU -- Direktur Polcom Institute, Heri Budianto meminta pemerintah dalah hal ini Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) berhati-hati dalam memutuskan kepengurusan Partai Golkar yang sah.
"Jangan pernah pemerintah terseret arus, dan kemudian mengambil langkah yang salah dalam menentukan mana kubu (Golkar) yang paling lebih 'legitimate' baik itu (hasil) munas Bali ataupun Ancol," katanya di Bengkulu, Rabu (10/12).
Ia mengatakan, Menkumham Yasonna H Laoly harus mengambil langkah tepat namun jangan terburu-buru. Menkumham harus belajar dari kasus PPP, sehingga tidak menjadi 'blunder' kedua bagi pemerintah.
"Menteri Hukjum dan HAM sebaiknyar tidak mengambil langkah cepat seperti yang dilakukan ketika mengesahkan PPP, karena itu akan menjadi 'blunder' politik bagi pemerintah," katanya.
Hal tersebut harus diterapkan, menurut Heri, demi menjaga pandangan seluruh kalangan terhadap netralitas pemerintah dalam bidang politik.
"Pemerintah harus netral, tidak boleh berpihak pada salah satu kubu, oleh sebab itu, Pemerintah sebaiknya mengambil tindakan yakni dengan menyurati Partai Golkar agar kedua kubu DPP harus menyelesaikan melalui mahkamah partai," jelasnya.
Forum mahkamah partai tersebut kata dia, cara yang paling tepat untuk menyelesaikan konflik internal dari parpol tersebut.
"Kalau buntu, serahkan kepada pengadilan tata usaha negara, dan pemerintah tunggu hasil itu, sehingga tidak terseret (dalam konflik)," ucapnya.
Ia juga menyayangkan, parpol sebesar Golkar terpecah oleh karena beberapa kepentingan, terombang-ambing oleh situasi politik nasional yang memiliki kepentingan berbeda-beda.
"Mestinya sebagai parpol bear, Golkar bisa menjaga ritme politik, gesekan dan tarikan kepentingan politik nasional dari Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat. Kalau situasinya seperti sekarang jelas Golkar akan hancur," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika