REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Permasalahan agraria di perbatasan membutuhkan perhatian serius dari pemerintah maupun stakeholder terkait. Saat ini, prioritasnya baru masalah pertahanan dan keamanan.
Ketua DPP Departemen Pertanahan Asosiasi Pengembang Perumahan Seluruh Indonesia (Apersi) Yusmah Reza mengatakan, wilayah perbatasan merupakan ‘Serambi Depan Negara’ yang selama ini terbelakang. Namun, soal kesejahteraan serta kemakmuran masyarakat di perbatasan terkesan diabaikan.
"Wilayah perbatasan sebagai Serambi Depan Negara harus diperkuat pemerintahan Jokowi-JK dengan melakukan pembaharuan struktur agraria," kata dia di Jakarta, Rabu (10/12).
Politikus muda Partai Nasdem itu mengatakan, bila itu tercapai akan berdampak peningkatan percepatan pembangunan, kepastian legalitas hak tanah warga perbatasan, serta kepastian hukum untuk masyarakat mengelola dan memfaatkan tanah.
"Dengan tujuannya adalah kesejahteraan, kemakmuran dan kemandirian masyarakat di perbatasan Entikong. Sehingga perbatasan bukan lagi sebagai halaman belakang negara pintu masuknya ilegal dan perdagangan manusia," kata Ketua DPP Relawan Jokowi Bara JP Pontianak, Kalbar, ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika