REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPP PDIP optimistis pertemuan antara Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal mengubah konstelasi politik nasional. Setidaknya pertemuan kedua tokoh itu memberi harapan untuk digolkannya Perppu Pilkada langsung di DPR. "Pertemuan Jokowi dan SBY jelas mengubah konstelasi politik nasional," kata Ketua DPP PDIP, Maruarar Sirait (Ara) dalam diskusi "Mungkinkah Perppu Ditolak DPR?" di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (11/12).

Tanda-tanda perubahan konstelasi itu menurut Ara tampak dari sikap yang ditunjukan Partai Golkar terhadap Perppu Pilkada. Menurutnya Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas IX Bali, Aburizal Bakrie (Ical) langsung menunjukan sikap mendukung Perppu Pilkada pascapertemuan SBY dan Jokowi. Padahal Munas IX Bali memutuskan agar DPP Partai Golkar menolak Perppu Pilkada. "Luar biasa partai sebesar Golkar mengubah hal prinsip yang diputuskan oleh munas," ujar Ara.

Perppu Pilkada akan menunjukan arah konfigurasi politik partai ke depan. Jika partai-partai di KMP sudah menunjukan sikap berbeda soal Perppu itu, maka kemungkinan besar tidak akan ada lagi kotestasi antara KIH dan KMP di parlemen.

Meski begitu Ara mengakui menyatukan KIH dan KMP bukan hal mudah. Sebab selama pilpres 2014 dua kubu itu bersaing sangat ketat dan keras demi memenangkan calon presiden yang mereka usung. "Menjadi legowo tidak mudah," katanya.

Ara mengatakan PDIP akan tetap konsisten mendukung Perppu Pilkada langsung. Menurutnya pilkada langsung sudah sejalan dengan aspirasi rakyat. "Ini kesempatan anggota DPR untuk memberikan kado tahun baru untuk rakyat dengan bersatu mendukung," ujar Maruarar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika