REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pemerintah didesak untuk segera membentuk Badan Keamanan Laut (Bakamla). Sebelumnya, Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) dinilai belum efektif dalam menjalankan tugasnya.

Ketua Kesatuan Nelayan Tradisional Riza Damanik menilai, Bakorkamla yang merupakan gabungan dari 13 lembaga, terlalu rumit dalam menjalankan prosedur operasi. "Dan dulu ada 13 koordinasi. Jadi kalau nangkap, koordinasi dulu bilang langsung tangkap. Kita selalu kalah beberapa langkah dari para pencuri ikan. Jadi bisa kita simpulkan bahwa dengan model kelembagaan pengawasan laut yang saat ini itu ongkosnya jauh lebih besar dari apa yang ingin diselamatkan," jelas Riza, Kamis (11/12).

Jadi Riza beranggapan, sangat penting untuk membentuk satu lembaga yang merupakan satu kesatuan, bukan lembaga yang menjadi perwakilan dari beberapa lembaga lain. "Apakah dia untuk penanganan illegal fishing, human traficking, atau yang lain. Dengan single agency multi task ini akan lebih efektif dan hemat anggaran dan mainyenamce lebih efektif," jelasnya.

Riza juga melihat bahwa ada UU no 32 tahun 2014 tentang kelautan yang secara jelas memberikan amanah kepada pemerintah untuk membentuk Bakamla. "Hemat kami Bakamla adalah badan yang bisa menjadi solusi menjaga kelauatan kita. Kewenangan dari Bakamla ini nantinya akan dilaksanakan terintegrasi dan terpadu dalam satu komando," lanjutnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika