REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA  --  Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) versi Muktamar Jakarta membuka ruang kepada kubu Romahurmuziy (Romy) untuk rujuk kembali.

Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum DPP PPP, Djan Faridz, di sela-sela penutupan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I PPP di Jakarta, Jumat (12/12).

"Kami berharap mereka yang berada di luar itu (kubu Romy) mau bergabung kembali ke rumah besar umat Islam (PPP). Karena kami tidak pernah menginginkan adanya dualisme kepemimpinan di partai ini," tutur Djan Faridz kepada wartawan.

Dia pun mengklaim kepengurusan DPP PPP hasil Muktamar VIII Jakarta sebagai kepemimpinan yang sah. Klaim tersebut menurutnya telah diperkuat dengan kehadiran KH Maimoen Zubair, pada pembukaan Mukernas I PPP Jakarta, Rabu (10/12) lalu.

Menurut Djan, tokoh yang akrab disapa Mbah Moen itu tidak saja memiliki kedudukan penting selaku Ketua Majelis Syariah PPP. Sosok tersebut, kata dia, juga sangat dihormati di kalangan kader partai berlambang Kabah.

"Dalam tausyiahnya, beliau (Mbah Moen) menjelaskan secara gamblang sikap dan kesediaannya untuk duduk (kembali) sebagai ketua Majelis Syariah dalam struktur DPP hasil Muktamar Jakarta. Keinginan beliau itu semata-mata berprinsip kepada kebenaran dan menjalankan amar ma'ruf nahi munkar," ujar Djan.

Dukungan Mbah Moen tersebut, kata Djan lagi, sekaligus menjadi sinyal bahwa kepengurusan DPP PPP versi Muktamar Surabaya sebenarnya adalah ilegal. Oleh karena itu, dia berharap agar kubu Romy menghentikan dualisme kepemimpinan di PPP dan mau bergabung kembali dalam 'satu rumah besar umat Islam'.

Ikuti Whatsapp Channel Republika