Sabtu 13 Dec 2014 07:59 WIB

Tanpa Rekonsiliasi, Suara Golkar Terancam Turun

Rep: C13/ Red: Winda Destiana Putri
Partai Golkar
Partai Golkar

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru Bicara Poros Muda Golkar Andi Sinulingga memprediksi suara Golkar akan terancam turun saat Pemilu 2019 nanti. Menurutnya, hal ini bisa terjadi jika Golkar tidak melakukan rekonsiliasi.

"Golkar terancam merosot di bawah 10% pada pemilu 2019," kata Andi melalui siaran persnya kepada Republika Online, Jumat (13/12). Menurutnya, prediksi ini akan terjadi jika Golkar tidak mampu menyelesaikan konflinya dengan baik. Andi juga menduga Golkar hanya akan bisa menjadi partai papan tengah pada 2019 nanti.

Andi mengatakan, jika kedua belah pihak hanya bersandar pada legalitas, maka siapapun akan sulit untuk bertahan. Menurutnya, pihak yang menang akan sulit untuk bisa bertahan dengan perolehan 14 persen pada 2019. Bahkan, lanjutnya, Golkar bisa merosot hingga sepuluh persen.

"Karena itulah rekonsiliasi merupakan hal yang mutlak diperlukan," ujar Andi. Andi menjelaskan hal tersebut perlu dilakukan karena dibutuhkan kebesaran jiwa dari kedua belah pihak. Menurutnya, sikap ini sangat penting demi masa depan Golkar yang lebih baik.

Andi mengungkapkan, rekonsiliasi bisa di lakukan sebelum putusan pengadilan. Atau, katanya, bisa juga dilakukan setelah keputusan pengadilan. Menurutnya, kesepakatan mengenai waktu rekonsiliasi ini harus disepakati dari awal.

Andi menjelaskan, jika rekonsiliasi dilakukan setelah putusan pengadilan, maka yang menang harus mengakomodisasi kelompok yang kalah. Mereka harus mengakomodisasi kepengurusan DPP Partai Golkar dan merehabilitasi semua kader yang dipecat.

Selain itu, jika rekonsiliasi dilakukan sebelum pengadilan, opsi pertama, Golkar ARB akan mengakui munas Jakarta. Menurutnya, mereka juga harus mengakui kepengurusan harian Golkar ARB untuk diakomodisasi dalam kepengurusan DPP hasil Munas Jakarta.

Andi mengatakan, opsi kedua, Golkar Agung Laksono akan mengakui Munas Bali. Mereka juga akan mengakui kepengurusan harian Golkar AL. Selain itu, kepengurusan ini perlu diakomodisasi dalam kepengurusan DPP hasil Munas Bali.

Opsi yang ketiga, ujar Andi, dua kepengurusan (hasil munas Bali dan Jakarta) harus berbagi waktu dalam mengurus partai. "Per 2,5 tahun," katanya.

Menurut Andi, opsi yang keempat adalah dengan Munas bersama kembali (munas rekonsiliasi) dengan beberapa catatan. Pertama, penyelenggara, waktu, tempat dan materi munas serta tata cara pemilihan disepakati bersama oleh kedua belah pihak.

"Catatan kedua, semua boleh maju termasuk ARB dan AL," tambahnya. Catatan ketiga, jelasnya, ARB dan AL tidak lagi majusehinga kedua duduk di posisi dewan pertimbangan partai. Catatan selanjutnya, ujar Andi, munas hanya memilih ARB dan AL saja.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement