REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesian Police Watch (IPW), meminta Pemerintahan Joko Widodo turun tangan terhadap bentrokan yang kerap terjadi antara TNI dan Polri. Ketua Presidium IPW, Neta S Pane, mengungkapkan sepanjang tahun 2014 terjadi tujuh kali bentrok dan perkelahian antarAa TNI-Polri. 

"Enam di antaranya TNI bentrok dengan Brimob" kata Neta kepada //ROL//, Ahad (14/12).

Neta menilai bentrok antara TNI dan Polri itu tidak semestinya terjadi. Karena, mereka adalah alat negara yang harusnya senantiasa menjaga dan menciptakan keamanan. 

IPW mencatat dari tujuh bentrok TNI-Polri di 2014 itu total korban 12 orang, terdiri dari dua tewas dan 10 luka. Korban terbanyak adalah TNI, satu tewas tertembak dan tujuh luka, yang lima di antaranya tertembak. 

Bentrokan TNI-Polri tahun 2014 tergolong tinggi dibandingkan tujuh tahun sebelumnya. Menurut Neta, untuk mengatasi konflik TNI-Polri, para elit kedua institusi harus sepakat menunjukkan keteladanan dan mau berkoordinasi dengan cepat jika ada potensi ketegangan. 

Selama ini, ungkapnya, banyak elit kedua institusi terlibat menjadi backing. Bahkan, lanjutnya, jenderal-jenderal yang sudah pensiun pun masih kerap  menjadi backing. 

Neta khawatir sikap yang tidak memberi teladan ini tentu nantinya ditiru jajaran bawah. Saat ini, lokasi pelacuran gelap, perjudian dan penimbunan BBM ilegal banyak yang di back up oleh kedua elit institusi tersebut.

Maka, ia menyarankan, Pemerintahan Jokowi perlu menuntaskan masalah ini, jika tidak bentrokan TNI-Polri akan terus menjadi ancaman bagi masyarakat. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika