REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Selama ini, para ulama hanya dianggap simbol dan tidak dijadikan sebagai penasihat kebijakan pemerintah. Demikian pendapat yang disampaikan Ustaz Bendry Jaisyurrahman.

Menurutnya sudah seharusnya pemerintah perlu menggandeng penuh peran para ulama dikarenakan Indonesia yang memiliki mayoritas warga Muslim. "Berbagai kebijakan yang diambil pemerintah tidak pernah dikonsultasikan pada ulama. Ulama malah disudutkan pada posisi yang jauh," kata Ustaz Bendry pada ROL, Senin (15/12).

Karena itu, lanjut dia, tidak heran bila jalannya kebijakan pemerintah menjadi tidak efektif. "Karena pemerintah mengurusi struktural dan ulama kuat secara kultural," lanjutnya.

Kondisi tersebut yang menurutnya melahirkan sebuah benturan. "Contohnya lahirlah pembangkangan-pembangkangan sederhana dari masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, enggan bayar pajak, dan lain-lain," kata dia.

Artinya, tambah Ustaz, pemerintah sendiri yang akhirnya dirugikan bila tidak menggandeng para ulama dalam memutuskan sebuah kebijakan. "MUI, ustaz-ustaz yang punya basis harusnya digandeng secara struktural, harusnya kantor MUI berada di sebelah istana negara agar pemerintah mau mampir berkonsultasi," terang dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika