REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Langkah Menteri Hukum dan HAM yang Partai Golkar menyelesaikan dualisme kepemimpinan secara internal dinilai tepat. sehingga membuat semua elemen partai berlambang pohon beringin itu mau melakukan rekonsiliasi.

"Ini keputusan yang netral dan menunjukkan Menkumham peka terhadap persoalan Golkar," ujar

Direktur Eksekutif PolcoMMl Institute Heri Budianto, Selasa (16/12).

Menkumham, ujarnya, belajar dari konflik internal Partai Persatuan Pembangunan yang menghasilkan keputusan dengan sejumlah kritikan dari banyak pihak.

Pendekatan yang diterapkan pada Golkar kali ini, disebutnya, akan menguntungkan pemerintah karena  tidak dianggap masuk dalam ranah kubu politik internal partai maupun kubu koalisi dan oposisi.

“Namun, bila dilihat secara politik, langkah ini sebenarnya menguntungkan kubu Munas Ancol sebab besar kemungkinan Munas Bali terpaksa akan mengakomodir,” cetus Heri.

Walau secara mekanisme parpol Munas Bali dihadiri seluruh DPD I dan DPD II, eksistensi Munas Ancol yang ditindaklanjuti dengan keputusan Menkumham memperkuat kubu Munas Ancol secara politis.

Ikuti Whatsapp Channel Republika