REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus Partai Golkar, Hajriyanto Yasin Thohari menilai keputusan Kementerian Hukum dan HAM (kemenkumham) yang mengembalikan penyelesaian partainya ke ranah internal merupakan hasil maksimal. Menurutnya, Golkar sebaiknya mencari penyelesaiannya sendiri daripada menggantungkan marwah partai pada pemerintah.
"Saya rasa itu adalah hasil maksimal yang bisa dilakukan pemerintah terhadap kemelut Golkar," katanya lewat pesan singkat kepada wartawan, Selasa (16/12).
Menurut Hajriyanto, sejak awal Ia berpendapat rekonsiliasi adalah jalan terbaik untuk partainya. Rekonsiliasi lebih bermartabat, daripada menunggu keputusan pemerintah mengesahkan salah satu kubu. "Adalah tidak masuk akal sehat, marwah sebuah partai tua dan besar dipertaruhkan pada keputusan pemerintah," jelas mantan ketua MPR ini.
Hajriyanto menawarkan islah antara kedua kubu melalui Munas Rekonsiliasi. Menurutnya sebuah partai berpengalaman dan besar seperti Golkar harus mempunyai mekanisme dan prosedur menyelesaikan konflik. "Itu mencerminkan kedewasaan poltik," kata dia.
Dalam hal ini, Ia mengakui konflik adalah hal biasa dalam berpolitik. Tetapi konflik yang saat ini sudah mengarah pada perpecahan Golkar, harus diikuti dengan konsensus. "Satu-satunya jalan adalah dengan mekanisme organisasi yang formal, yaitu munas untuk rekonsiliasi," terangnya.
Menurutnya kunci terwujudnya Munas Rekonsiliasi ini tergantung dari para sesepuh untuk turun gunung. Menjadi mediator perdamaian antara kedua kubu.