REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pemerintah terus menggodok Rancangan APBN-P 2015. Untuk saat ini, pemerintah masih memfokuskan revisi APBN 2015 untuk pengalihan dana hasil penghematan subsidi BBM.

Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan pemerintah sangat komitmen untuk merealokasikan dana subsidi BBM dari ke sektor produktif.

"Kami mempertajam program pembangunan infrastruktur, terutama pertanian, PU, perhubungan, energi, dan kelautan. Sektor-sektor itu yang akan mendapatkan prioritas dalam APBNP 2015," kata Sofyan usai menggelar rapat koordinasi mengenai revisi APBN 2015 di kantornya, Selasa (16/12).

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan kementerian yang dipimpinnya ingin meminta dana hasil penghematan subsidi BBM sebesar 47,5 triliun. Sebab, dana yang dianggarkan pada APBN 2015 sebesar Rp 84,5 triliun dirasa tidak cukup untuk membangun program-program prioritas Presiden Joko Widodo seperti perbaikan irigasi, kedaulatan pangan, ataupun pembuatan bendungan.

Basuki mengungkapkan dari semua kementerian, Kementerian PU-Pera merupakan yang paling besar meminta tambahan anggaran. "Kami mengusulkan anggaran tambahan sebesar Rp 47,5 triliun," kata Basuki.

Dia merinci, dana tambahan sebesar Rp 47,5 triliun tersebut akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur konektivitas sebesar Rp 20 triliun, Rp 12,5 triliun untuk kedaulatan pangan, Rp 13 triliun untuk peningkatan air minum, dan terakhir Rp 2 triliun untuk perumahan.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan Kabinet Kerja sepakat untuk mengalihkan dana penghematan subsidi BBM untuk proyek prioritas presiden. Dia pun berharap tahun depan, realisasi penyerapan belanja modal bisa lebih dari 80 persen.

Mantan Wakil Menteri Keuangan tersebut mengatakan peningkatan kualitas belanja modal sangat diperlukan karena tahun depan kondisi perekonomian Indonesia maupun global akan sangat berat. Investasi pemerintah pun menjadi tumpuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika