REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politisi senior Partai Golkar, Hajriyanto Y Thohari mendesak partainya segera melakukan rekonsiliasi. Menurutnya apabila Golkar tidak menempuh jalur rekonsiliasi, maka partai berlambang pohon beringin tersebut terancam tak bisa mengikuti Pilkada serentak pada 2015 mendatang.
"Menurut saya tinggal satu momentum lagi untuk menyelesaikan dualisme ini. Kalau tidak segera diselesaikan berbagai permasalahan akan dihadapi, Partai Golkar tahun 2015 terancam tidak bisa ikut serta Pilkada," katanya di Jakarta Pusat, Selasa (16/12).
Mantan Wakil Ketua MPR itu mengatakan, ia dan sejumlah kader Golkar lain yang mendukung islah bergabung dan menamakan diri sebagai Inisiator Munas Rekonsiliasi. Mereka mengklaim sebagai pihak netral yang tidak memihak baik munas versi Bali maupun versi Ancol.
Dalam kesempatan yang sama, politikus Partai Golkar Taufik Hidayat menambahkan Pilkada serentak yang akan diikuti 245 daerah kemungkinan akan digelar pada November atau Desember 2015. Dengan demikian, partai sudah bisa mendaftarkan bakal calon masing-masing mulai Maret 2015.
Menurutnya dengan kondisi Golkar yang masih memiliki dualisme seperti ini, akan sulit bagi partai untuk menghadapi Pilkada serentak. Sebab, partai sibuk mengurus konflik internal sendiri dan tidak fokus mempersiapkan Pilkada.
Padahal, jika pendaftaran bakal calon dimulai pada Maret 2015, harusnya Golkar sudah mempersiapkan kadernya sejak jauh-jauh hari. Apalagi ini merupakan Pilkada serentak pertama yang akan dihadapi Golkar. Untuk menghadapi agenda besar tersebut, lanjut Taufik, diperlukan kondisi partai yang kondusif.
"Kesimpulan saya munas rekonsilisasi adalah sebuah keniscayaan. Rekonsiliasi hanya bisa ditempuh melalui munas bersama," ucapnya.
Seperti diketahui, Partai Golkar tengah mengalami dualisme kepemimpinan. Partai berlambang beringin tersebut telah menggelar Munas di Bali beberapa waktu lalu dan memunculkan nama Aburizal Bakrie sebagai ketua umum.
Sepekan kemudian, Munas tandingan digelar di Ancol dan memunculkan nama Agung Laksono sebagai ketua umum Golkar yang baru. Masing-masing kubu mengklaim Munas mereka adalah yang sah.
Pemerintah pun tak bisa menentukan kubu mana yang sah. Hari ini, Menkumham Yasonna Laoly memutuskan dualisme kepengurusan Partai Golkar dikembalikan ke internal partai. Alasannya, pemerintah tak ingin mengintervensi keabsahan kubu Aburizal Bakrie versi Munas Bali dan Agung laksono versi Munas Ancol.
"Setelah kami pertimbangkan, dari semua aspek, yuridis, fakta, dan dokumen, kami menyimpulkan bahwa masih ada perselisihan yang seharusnya Kementerian Hukum dan HAM tidak boleh intervensi keputusan itu," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika