REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) percaya perseteruan antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) di parlemen akan berakhir. PDIP percaya di dunia politik, tidak mengenal teman dan musuh yang abadi.
"Sejak awal kami berpandangan tidak ada kawan abadi dalam politik," kata Wakil Sekretaris Jendral DPP PDIP, Achmad Basarah saat dihubungi Republika, Selasa (16/12).
Basarah mengatakan PDIP tidak percaya dengan koalisi permanen yang pernah didengungkan KMP. Hal ini terbukti dari perbedaan sikap yang sempat terjadi di antara partai-partai KMP dalam menyikapi Perppu Pilkada langsung.
"Tidak ada koalisi permanen," ucapnya.
Menurutnya di waktu mendatang, sikap politik partai-partai akan lebih ditentukan oleh isu dan kepentingan. Basarah mengatakan fraksi-fraksi, khususnya yang tergabung dalam KMP, bisa saja mendukung kebijakan pemerintah yang sejalan dengan kepentingan mereka.
"Ada kalanya fraksi KMP punya kepentingan dengan pemerintah. Ada kalanya beda itu lumrah saja," ujarnya.
Sementara, Ketua DPP PDIP, Maruarar Sirait mengatakan saat ini publik tengah menanti kinernya nyata DPR. Menurutnya konflik antara KIH dan KMP di parlemen telah menghabat kinerja DPR selama tiga bulan pasca dilantik.
"Tiga bulan ini DPR sangat jelek di mata publik. Tidak ada rapat yang efektif DPR dengan pemerintah," kata pria yang akrab disapa Ara itu.
Ara mengakui menyatukan KIH dan KMP bukan hal mudah. Sebab selama pilpres 2014 dua kubu itu bersaing sangat ketat dan keras demi memenangkan calon presiden yang mereka usung. Namun bukan berarti jalan rekonsiliasi tertup sama sekali.
"Menjadi legowo tidak mudah," ucapnya.
DPR mesti bersatu mendukung sekaligus mengkritisi kerja-kerja pemerintah. Ara mengatakan persoalan bangsa terlalu besar jika harus dibebankan kepada satu kelompok politik tertentu. Menurutnya harus ada persatuan antara kekuatan politik untuk kepentingan bangsa yang lebih besar.
"Parameternya bukan menang kalah tapi agenda benar salah," ujarnya.
Pada bagian lain Ara juga optimistis pertemuan antara Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa pekan lalu bakal mengubah konstelasi politik nasional di DPR.
Setidaknya pertemuan kedua tokoh itu memberi harapan untuk digolkannya Perppu Pilkada langsung di DPR. "Pertemuan Jokowi dan SBY jelas mengubah konstelasi politik nasional," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika