REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Litbang Ormas Islam Indonesia Tanpa JIL (ITJ) Ustaz Akmal menilai pemerintah mulai mewacanakan kebijakan yang sangat sensitif bagi umat Islam.

"Bahkan wacana itu saya nilai aneh sekali. Pemerintahan ini belum lama menjabat, sudah membuat umat Islam kecewa," ujar Ustaz Akmal kepada Republika Online  (ROl), Selasa (16/12).

Semua usaha pemerintah itu, menurutnya, justru memperlihatkan 'niat' untuk meliberalisasi bangsa. Atau didefiniskan melepaskan agama dari masyarakat.

Beberapa wacana kebijakan yang sempat dikeluarkan pemerintah, menurut dia, cenderung sangat liberal. "Kita bukan negara liberal, kita masyarakat yang sangat mementingkan agama," katanya. Pemerintah, lanjut dia, tidak semestinya tidak memunculkan wacana kebijakan yang memicu keresahan umat Muslim.

Diingatkannya, bila masih membuat resah, lambat laun pemerintahakan kehilangan legitimasinya. Ia juga sekaligus sepakat dengan pendapat Wasekjen MUI KH Tengku Zulkarnain, jika simbol-simbol Islam terasa sudah mulai dipreteli.

"Begini, UU perkawinan saja misalnya, itu bukan sekadar simbol tetapi masalah akidah. Soal doa di sekolah juga bukan hanya simbol melainkan lebih dari itu. Maka kalau itu pelan-pelan dihilangkan, pendapat itu ada benarnya," kata dia.

Beberapa wacana kebijakan dimaksud antara lain seperti revisi pasal perkawinan, revisi peraturan pendirian rumah ibadah, penghapusan Kemenag, pengosongan kolom agama di KTP, revisi Tatib berdoa di sekolah negeri dan sebagainya.