REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Ketua DPP Partai Golkar hasi Munas Bali Nurul Arifin menilai keputusan Kementerian Hukum dan HAM mengenai dualisme kepemimpinan di Golkar memberikan preseden buruk bagi demokrasi Indonesia khususnya dalam pendidikan politik.
"Ini menjadi blunder yang buruk dan kemudian preseden bagi kita semua karena tidak memberikan pendidikan politik yang baik bagi negara ini," kata Nurul di Gedung Nusantara III, Jakarta, Rabu.
Menurut dia tidak memberikan pendidikan politik yang baik artinya tidak ada ketegasan dari Kemenkumham karena dua munas Golkar di Jakarta dan Bali memenuhi persyaratan munas. Dia menjelaskan dari sisi legalistik, munas mengisyaratkan ada dua hal yang menjadi agenda pokok yaitu pidato pertanggungjawaban ketua umum dan pemilihan ketua umum Partai Golkar.
Nurul menegaskan dari segi legalistik formalnya, tentu saja harus dikatakan bahwa sebenarnya yang legal itu adalah Munas di Bali. "Namun demikian sikap cuci tangan dan lepas tangan dari pemerintah ini menjadi pekerjaan rumah besar buat kita semua apalagi ini satu preseden bagi kehidupan politik yang baik," ujarnya.
Dia mengatakan Golkar versi Munas Bali dari segi politik dan legalistik sudah menang namun masalahnya tidak memiliki kantor. Hal itu, menurut dia, membuat Golkar versi Munas Bali terlihat lemah padahal sesungguhnya kuat.
Ketua DPP Partai Golkar versi Munas Bali Tantowi Yahya di Gedung Nusantara III mengatakan dirinya kecewa dengan keputusan Kemenkumham karena apabila pemerintah menempatkan diri secara objektif maka seharusnya diverifikasi dua munas itu lalu mensahkan salah satunya.
Menurut dia, apabila pemerintah melihatnya secara jernih dan memverifikasi Munas itu mudah yaitu AD/ ART yang menyebutkan agenda Munas adalah membuat Laporan Pertanggung Jawaban ketua umum dan pemilihan ketua umum Golkar.
"Munas diikuti peserta sesuai mandat yang dihadiri secara legal yaitu di Munas Bali. Di munas itu ada penyampaian LPJ dan pemilihan ketum serta dihadiri seluruh ketua DPD dan DPC," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika