REPUBLIKA.CO.ID, BALIKPAPAN -- Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat berencana menambah 17 pos baru di sepanjang perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
"Tujuannya untuk menyatakan kehadiran negara dan memberi rasa aman kepada rakyat kita yang tinggal di dekat perbatasan dengan negara tetangga," kata Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) VI Mulawarman Mayor Jenderal TNI Benny Indra Pujihastono di Balikpapan, Rabu (17/12).
Kodam VI Mulawarman bertanggung jawab mengawasi perbatasan sepanjang 1.038 kilometer dari timur laut ke barat daya perbatasan dengan negara bagian Sabah dan Sarawak, dua negara federasi Malaysia.
TNI AD sudah memiliki 33 pos saat ini. Dengan tambahan 17 pos lagi tahun depan maka akan ada 50 pos yang memantau wilayah utara NKRI.
"Selain itu juga ada dua batalyon dari kesatuan-kesatuan dari Kodam lain yang turut berjaga di perbatasan," kata Panglima.
Saat ini dua batalyon dari Kostrad, yaitu Batalyon Infanteri Lintas Udara 433 dan Batalyon Infanteri 413 tengah bertugas mengawal patok-patok sempadan dan mencegah semua yang ilegal.
Ditambah kekuatan organik Kodam VI Mulawarman sendiri, ada 892 personel yang terlibat dalam pengamanan perbatasan.
Pada jarak sepanjang itu ada 33 pos. Setiap pos rata-rata berkekuatan 15-20 prajurit yang siaga 24 jam. Biaya pembangunan seluruhnya berasal dari anggaran untuk Kementerian Pertahanan dari APBN 2015.
Saat ini TNI AD sudah mengawasi perbatasan dengan 33 pos yang tersebar mulai dari pesisir Kabupaten Nunukan di timur laut Kalimantan Utara, hingga bagian hulu Sungai Boh di Pegunungan Schwanner di barat laut, di bagian barat Kabupaten Malinau, dan ujung barat laut Kabupaten Mahakam Ulu.
Nunukan dan Malinau sekarang bagian dari Provinsi Kalimantan Utara, provinsi yang baru setahun ini dilepaskan Kalimantan Timur untuk mempercepat pembangunan perbatasan. Mahakam Ulu juga dari otonomi baru, pecahan dari Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur.
Ikuti Whatsapp Channel Republika