REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah menilai Menteri BUMN, Rini Soemarno tidak mengerti mekanisme pengelolaan keuangan negara. Ini terlihat dari keinginan Rini menjual kantor Kementerian BUMN karena alasan inefisiensi. 

"Ini Ibu Rini tidak mengerti mekanisme pengelolaan anggaran," kata Fahri kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (18/12).

Fahri mengatakan prosedur penjualan aset negara bukan hal mudah. Prosesnya penuh kerumitan dan kontroversi. Sebab pemerintah mesti membentuk tim tender dan mengaudit nilai aset yang akan dijual. Ini belum termasuk soal potensi kecurigaan publik soal adanya "permainan" di balik penjualan aset. "Itu rumit," ujarnya.

Fahri mengatakan ada cara yang lebih mudah untuk menyelesaikan persoalan inefisiensi di kantor Kementerian BUMN. Caranya dengan mengurangi daftar pembangunan gedung instansi pemerintahan yang diajukan pemerintah dalam setiap rancangan APBN. 

"Jadi kalau pemerintah sudah punya gedung jangan malah repot mau dijual. Coret saja rencana pembangunan gedung baru di APBN. Suruh (instansi) yang ingin membangun gedung baru pindah ke sana (Kementerian BUMN)," papar Fahri.

Pada akhirnya rencana Rini menjual kantor Kementerian BUMN bertentangan dengan janji Jokowi saat kampanye. Fahri meminta para menteri di kabinet Jokowi mulai membangun ide dan gagasan besar soal pengelolaan negara. Menteri Jokowi harus merepresentasikan semangat revolusi mental yang didengung-dengungkan Jokowi selama kampanye. 

"Akhirnya itu diketawain orang. Coba menteri itu kalau ngomong yang membuat kita kagum," ujarnya. 

Fahri menyarankan Jokowi membentuk tim ahli ekonomi dan tata negara yang diisi orang-orang mumpuni di bidangnya. Dia khawatir berbagai pernyataan blunder yang disampaikan para menteri Jokowi lantaran ketidakpahaman mereka menyelesaikan persoalan. 

"Ini soal teknis betapa dangkalnya cara berpikir," kata Fahri. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika