REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Ketua DPP Partai Golkar versi Munas Jakarta Leo Nababan menemui pimpinan MPR untuk menyerahkan surat pergantian di Fraksi Golkar di MPR.
"Hari ini kami akan menyerahkan surat pergantian (Fraksi Golkar) di MPR kepada Ketua MPR," kata Leo di Gedung Nusantara III Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (18/12).
Dia yakin surat yang ditujukan ke MPR dan DPR mengenai pergantian fraksi Golkar di kedua lembaga itu diterima masing-masing pimpinan. Hal itu menurut dia, keputusan Kementerian Hukum dan HAM mengakui kepengurusan hasil Munas Jakarta dan Munas Bali.
"Keduanya sah (berdasarkan keputusan Kemenkumham) tinggal kepengurusannya yang belum ditentukan," ujarnya.
Leo juga meluruskan berita yang berkembang di masyarakat bahwa Kemenkumham mengembalikan roda organisasi berdasarkan hasil Munas di Riau tahun 2009. Menurut dia, berdasarkan hasil Munas di Jakarta dan Bali tahun 2014, kepengurusan Golkar hasil Munas Riau tahun 2009 dinyatakan demisioner.
"Saya mau meluruskan adanya kekeliruan yang dipelintir oleh Aburizal Bakrie yang mengatakan Menkumham mengakui pimpinan Golkar Munas Riau 2009," katanya.
Ketua DPP Partai Golkar hasil Munas Jakarta Ibnu Munzir mengatakan, pihaknya diterima Ketua MPR Zulkifli Hasan dan diterima dengan baik.
Dia menjelaskan dirinya bersama Leo Nababan menyampaikan surat pergantian pimpinan Fraksi Golkar di MPR berdasarkan kepengurusan Agung Laksono.
"Kami diterima dengan baik oleh Pak Zulkifli dan kami sampaikan maksud untuk menyampaikan surat pergantian pimpinan Fraksi Golkar di MPR," katanya.
Menurut dia, pendapat yang disampaikan pimpinan DPR yang menyebutkan tidak akan memproses surat pergantian pimpinan Fraksi Golkar di DPR, merupakan pendapat individu.
Dia menjelaskan keputusan persetujuan pergantian kepengurusan Fraksi Golkar di DPR dan MPR dihasilkan melalui rapat pimpinan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika