REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kubu Agung Laksono mengajukan sejumlah syarat jika ingin terjadi islah di antara kubunya dan Kubu Aburizal Bakrie (Ical).

Syarat-syarat islah yang diajukan oleh kubu Agung justru dinilai mempersulit terjadinya islah.

"Syarat yang diajukan membuat islah sulit terjadi," terang Pengamat Politik Heri Budianto pada Republika Online, Jumat (19/12).

Pasalnya, syarat-syarat islah yang diajukan oleh kubu Agung bertentangan dengan prinsip dari kubu Ical. Karena itu, Heri melihat persyaratan islah yang diajukan oleh kubu Agung sebagai pemaksaan dan bukan syarat.

Salah satu syarat islah yang diajukan oleh kubu Agung ialah Partai Golkar harus mendukung pemerintahan. Heri menilai syarat ini justru akan memperkuat anggapan bahwa Golkar merupakan partai yang tidak bisa jauh dari pemerintah.

Selain itu, Heri juga menilai syarat-syarat lain yang diajukan oleh kubu Agung, seperti pembubaran Koalisi Merah Putih (KMP), dukungan terhadap Perppu Pilkada dan pemilihan presiden langsung merupakan strategi politik. Tujuan dari strategi ini ialah agar Agung mendapatkan dukungan politik dari Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan pemerintah.

Heri menyatakan sah-sah saja jika kubu memiliki syarat tertentu untuk melaksanakan islah. Akan tetapi syarat yang diajukan hendaknya tidak terlalu jauh, dalam arti masih memungkinkan bagi kedua kubu untuk sepakat. Heri mencontohkan misalnya kubu Agung mengajukan syarat agar kubu Ical mengakomodir Musyawarah Nasional (Munas) di Jakarta, atau misalnya mengadakan Munas rekonsiliasi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika