REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Wakil Ketua Badan Legislasi DPR, Saan Mustopa mengakui konflik antara Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) turut mempengaruhi kinerja anggota dewan pada awal sidang pertama. Anggota dewan tidak bisa maksimal menjalankan fungsi tugasnya.

"Ada pengaruh. Kinerja DPR menjadi kurang maksimal terutama dalam pengawasan kepada pemerintah," kata Saan

Saan membandingkan kinerja awal sidang DPR saat ini dengan periode sebelumya (2009-2014). Ketika itu situasi di DPR lebih kondusif. Para anggota dewan bisa langsung bekerja usai dilantik. "Berbeda dengan anggota DPR awal 2014 ini," ujarnya.

Tertundanya kinerja DPR, khususnya baleg, terjadi karena sejumlah fraksi di Koalisi Indonesia Hebat (KIH) seperti PDIP, PKB, Nasdem, Hanura, ditambah PPP enggan menyerahkan nama-nama anggotanya di alat kelengkapan dewan (akd). Baleg baru bekerja setelah PPP menyerahkan nama anggota akd di sidang paripurna.

Saan mengatakan kerja pertama yang dilakukan baleg adalah membuat peraturan DPR mengenai tenaga ahli dan staf administrasi DPR. Aturan ini penting sebagai payung hukum dalam penggajian mereka. Kerja selanjutnya, kata Saan, Baleg melakukan harmonisasi revisi UU MD3 mengenai penambahan jumlah pimpinan akd.

Terakhir, sebelum memasuki masa reses pada 5 Desember 2014, Baleg meminta masukan masyarakat terkait penyusunan program legislasi nasional (prolegnas) 2014-2015. Saan mengatakan Balet telah meminta masukan dari Komnas Ham, LPSK, dan Komisi Hukum Nasional.

Politikus Partai Demokrat ini berharap DPR bisa lebih optimal bekerja pada masa sidang kedua. Dia mengatakan penyusunan dan pengesahan prolegnas menjadi agenda prioritas kerja Baleg.

Ikuti Whatsapp Channel Republika