REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Setiap tahun, pelaksanaan ibadah haji selalu menuai permasalahan. Tahun ini, jamaah haji gelombang I masih bermasalah dengan pemondokan yang lokasinya jauh dengan Masjid Madinah.
Menyoroti masalah itu, Wakil Ketua DPR RI komisi VIII, Sodik Mudjahid, perihatin dengan penyelenggaraan haji dibawah Kementrian Agama. Karena, hingga saat ini para jemaah asal tanah air masih belum mendapat pelayanan yang cukup baik dari pemerintah Arab Saudi.
"Tahun ini, saya meminta Kementerian Agama, menyelesaikan semua permasalahan agar tak terjadi lagi,'' ujar Wakil Ketua DPR RI komisi VIII, Sodik Mudjahid kepada wartawan disela-sela masa reses di Kota Bandung, akhir pekan lalu.
Menurutnya, Ia merasa prihatin dengan kinerja kementrian agama. Terlebih pelayanan untuk para jemaah haji belum optimal. Baik itu pelayanan untuk akomodasi para jemaah haji maupun dari sisi lainnya.
''Tahun ini kan maktab lokasinya masih ada yang jauh dengan masjid," katanya.
Sodik menilai, masih belum memuaskannya pelayanan pada jamaah haji karena kurangnya koordinasi antara Kementrian Agama dengan pemerintah Arab Saudi. Harusnya, pemerintah pusat melakukan pendekatan pendekatan kepada pemerintah Arab Saudi. Agar lebih memperoleh prioritas karena jumlah jamaahnya paling banyak.
''Kalau pemerintah bisa melobi, saya yakin tak akan ada masalah lagi,'' ujarnya lagi.
Sodik menilai, para jemaah haji asal Indonesia sebetulnya bisa mendapat pelayanan dan perhatian yang lebih dari pemerintah Arab Saudi. Karena, dengan jumlah jamaah haji yang sangat banyak, seharusnya pemerintah Indonesia memiliki daya tawar.
"Jemaah haji dari Indonesia itu sangat banyak dibandingkan dengan negara lain. Bahkan jumlahnya lebih dari 300.000 orang per tahunnya,'" jelasnya.
Sodik menilai, daya tawar tersebut belum dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah pusat. Sehingga, perhatian pemerintah Arab Saudi pun menjadi kurang. Jamaah haji, Indonesia bisa mendapat pelayanan lebih asal Kementrian Agama lebih proaktif melakukan berbagai pendekatan.
Sodik berharap, pemerintahan baru dibawah Jokowi JK bisaa memperbaiki carut marut masalah haji agar tak selalu terulang setiap tahunnya. Selain itu, harus dilakukan pembersihan di tubuh kementrian agama. Karena, disana pun banyak masalahnya. Kinerja aparat pun, harus diperbaiki dan juga pengawasannya.
''Lambatnya kontrak karena pemerintah Indonesia lambat dalam pengurusan hal itu berbeda dengan Malaysia," kata Sodik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika