REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua MPM PP Muhammadiyah, Dr (HC) Said Tuhuleley mengatakan MPM dibentuk setelah Muktamar Muhammadiyah ke 45. MPM yang merupakan majelis baru mempunyai dua pekerjaan besar. Pertama, menata konsep dasar pemberdayaan masyarakat. Kedua, melakukan sosialisasi kepada kalangan internal Muhammadiyah bahwa pengarusutamaan pemberdayaan masyarakat, khususnya kaum miskin merupakan kewajiban keagamaan.

"Pemberdayaan masyarakat itu tidak hanya ditujukan kepada warga Muhammadiyah saja atau umat Islam semata, tetapi ditujukan untuk seluruh rakyat tanpa melihat suku dan agama. Hal terakhir ini sebagai konsekuensi ikrar syahadat yang pertama," kata Said, Ahad (21/12).

Pada periode pertama, 2005-2010, MPM mempunyai dua misi pengembangan yaitu, pertama, menegakkan keyakinan tauhid sosial sebagai spirit aktivitas pemberdayaan masyarakat. Kedua, mewujudkan proses transformasi sosial yang mencakup kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat luas.  

Kemudian periode 2010-2015, kata Said, misi MPM memberikan prioritas kepada empat hal. Yaitu pertama, massivikasi program pemberdayaan masyarakat. Kedua, memberi perhatian yang lebih serius kepada advokasi kebijakan publik yang tidak sensitif dan akomodatif terhadap kehidupan rakyat miskin yang terpinggirkan. Ketiga, memberi perhatian serius kepada kaum buruh, baik yang bekerja di dalam maupun luar negeri. Keempat, memberi perhatian serius kepada kaum difabel melalui berbagai aktivitas pemberdayaan.

Meskipun angka kemiskinan dengan standar BPS cederung semakin menurun, kata Said, namun kesenjangan sosial justru semakin lebar. Hal ini dapat dilihat dari Gini Rasio yang menjadi semakin tinggi, dari 0,363 tahun 2005 menjadi 0,413 pada tahun 2013.

"Keadaan ini mengancam integrasi nasional jika tidak ada usaha serius untuk mengatasinya. Sehingga sangat relevan, Muhammadiyah memberi perhatian kepada miskin. Selain pertimbangan normatif, memberi perhatian pada orang miskin adalah kewajiban keagamaan setiap Muslim," kata Said.

Ikuti Whatsapp Channel Republika