REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH -- Perdana Menteri Pemerintah Persatuan Palestina Rami Hamdallah pada Senin (22/12) mengumumkan pemerintahnya telah membentuk satu komite untuk menjaga pos penyeberangan jalur Gaza.

Komite tersebut, yang dijadwalkan memulai misinya pada Selasa (23/12), "bertujuan memungkinkan pemerintahnya untuk secara bebas dan penuh beroperasi di Jalur Gaza", kata Hamdallah di dalam siaran pers yang dikirim melalui surel.

Ia menambahkan penjagaan pos penyeberangan Jalur Gaza oleh Pemerintah Persatuannya, yang dibentuk sesuai dengan kesepkatan perujukan yang dicapai dengan Gerakan Perlawanan Islam (HAMAS) pada awal Juni, akan memudahkan bahan bangunan memasuki Jalur Gaza.

Komite tersebut meliputi tiga pejabat senior Palestina, yang pada dasarnya adalah pejabat senior Pemerintah Otonomi Nasional Palestina dan tak seorang pum dari HAMAS atau faksi politik lain, kata Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Selasa pagi.

"Komite itu memerlukan dukungan dari semua kekuatan politik guna memperkuat upaya untuk membuat berhasil misi Pemerintah Persatuan dalam memenuhi kebutuhan rakyat Jalur Gaza," kata pernyataan tersebut.

Pembentukan komite itu dilakukan enam bulan setelah pembentukan Pemerintah Persatuan Palestina. HAMAS dan penentang Presiden Palestina Mahmoud Abbas menuduh Abbas dan Hamdallah mengabaikan kebutuhan mendesak rakyat Jalur Gaza.

Ikuti Whatsapp Channel Republika