REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Upaya relokasi pemukiman liar yang berdiri di bantaran sungai belum diterima sepenuhnya oleh semua lapisan warga DKI Jakarta. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta selalu disebut kejam terkait upaya tersebut.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku tidak terima, jika masih ada masyarakat atau LSM yang menilai upaya relokasi atau penggusuran yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta sebagai tindakan kejam. Justru, pria yang biasa dipanggil Ahok itu menyatakan, Pemprov lebih kejam kalau membiarkan warganya terendam di pemukiman liarnya saat datang banjir.
"Kita justru bela orang miskin, selama ini, kalau kamu punya 10 rumah, kamu sewain, kamu miskin atau kaya yang teriak tuh kamu. Yang miskin sekarang enggak pernah dapet rusun, dapet rumah susun dia jual. (Saya) ditipu melulu," katanya dengan nada kesal di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa (23/12).
Ahok mengatakan, saat ini Pemprov DKI sedang membangun ratusan kios di beberapa titik di Jakarta Pusat. Kios itu untuk digunakan bagi pedagang kali lima (PKL) yang sering berjualan di kawasan Monas.
"Sama kayak PKL di Monas, saya lagi bangun 339 kios," ujarnya.
Ahok berharap jika nantinya ratusan kios dengan desain moderen itu sudah berdiri para PKL tidak menjualnya. Namun harus digunakan untuk berjualan agar mereka (PKL) tidak menjual dagangannya di monas.
Kata Ahok, nantinya kios-kios itu terbuat dari aluminium yang dilengkapi kitchen sets lengkap dengan keperluan-keperluan lainnya dan kalu dijual kios itu nilai bisa mencapai Rp 300 juta hingga Rp 500 juta.
"Kalau kamu seorang PKL, saya masukin kasih toko segitu, kamu pilih mana? Pilih dapet duit bos, kalau manusiawi. Jualan lagi pinggir jalan, jadi kapan selesainya?," katanya.
Untuk itu, Ahok berharap, para PKL yang sudah menerima kios tidak menjualnya lagi ke pengusaha seperti yang pernah dilakukan sebagian warga yang menjual rumah susunnya dan kembali membangun bangunan liar di bantaran kali.
Ikuti Whatsapp Channel Republika