REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Konflik di tubuh Partai Golkar masih belum terselesaikan. Adanya kepengurusan kembar mengancam eksistensi partai berlambang beringin ini dalam lima tahun ke depan. Terutama dalam jangka pendek adalah akan adanya lebih dari 150 pilkada di Januari 2015 yang tidak akan bisa diikuti oleh Golkar.

"Kita berharap persoalan ini bisa segera kita selesaikan. Kasian kader-kader Golkar di daerah yang akan menghadapi pilkada," kata Priyo kepada Republika Online (ROL), Selasa (23/12).

Dalam menyelesaikan persoalan dua kepengurusan di Golkar, menurut Priyo, ada sejumlah cara penyelesaian. Pertama, rekonsiliasi ideologis. Cara ini dilakukan dengan bersama-sama merumuskan visi kedua belah pihak.

Cara kedua, menurut Priyo, adalah dengan model rekonsiliasi personel. Dengan cara ini maka dua pihak diakomodasi dalam satu kepengurusan yang sah.

"Jika kedua cara itu tidak bisa dilakukan maka cara lain adalah menyelenggarakan munas bersama. Diselenggarakan lagi munas bersama untuk membentuk kepengurusan," kata Priyo.

Cara terakhir, lanjut Priyo, adalah dengan menyelesaikan melalui proses hukum di pengadilan. "Ini akan menjadi cara penyelesaian yang paling banyak lama dan melelahkan. Termasuk akan banyak kepentingan Partai Golkar yang dikobankan," ungkap Priyo.

Namun demikian, Priyo menegaskan pihaknya akan siapa mengikuti apapun cara yang dipilih dalam menyelesaikan persoalan Golkar. "Kita siap mengikuti cara apapun yang dipilih," ungkapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika