REPUBLIKA.CO.ID, KHARTOUM -- Sudan telah memerintahkan dua pejabat senior PBB agar meninggalkan negaranya. Tindakan tersebut tampaknya merupakan peningkatan tindakan Presiden Sudan Omar Al-Bashir terhadap kegiatan PBB di negaranya.

Sumber mengidentifikasi kedua pejabat tersebut Ali Az-Za'tari --Koordinator Residen PBB di Program Pembangunan PBB (UNDP), dan Yvonee Helle --Direktur UNDP di Sudan.

Juru Bicara PBB Stephane Dujarric mengkonfirmasi di New York bahwa Khartoum telah memerintahkan agar dua pejabat senior PBB pergi tapi ia tak memberi perincian.

"PBB telah mengajukan protes ke Pemerintah Sudan, setelah keputusan mereka untuk meminta dua pejabat senior PBB meninggalkan negeri tersebut," kata Dujarric, sebagaimana diberitakan Reuters Jumat (26/12). 

Alasan dari pengusiran itu belum jelas, tapi keputusan tersebut dikeluarkan satu bulan setelah Al-Bashid menyeru personel pemelihara perdamaian PBB dari Misi PBB-Uni Afrika di Darfur (UNAMID) agar pergi, dan menyebut mereka "beban keamanan".

Sudan sudah menutup kantor hak asasi manusia UNAMID di Khartoum dan menyeru misi tersebut agar mempersiapkan rencana untuk pergi. Tindakan itu dilakukan beberapa hari setelah Sudan menolak pemberian izin kepada pasukan pemelihara perdamaian untuk melakukan kunjungan kedua ke lokasi yang diduga menjadi tempat perkosaan massal oleh tentara Sudan di Tabit, satu desa di Darfur, wilayah Sudan Barat yang dilanda konflik.

Pemimpin pasukan pemelihara perdamaian PBB mengatakan UNAMID tak mungkin tunduk pada permintaan Sudan untuk pergi ketika situasi tampaknya bertambah buruk.

Konflik meletus di Darfur pada 2003, ketika penghuni yang terutama suku Afrika mengangkat senjata melawan Pemerintah pimpinan Arab di Khartoum, dan menuduhnya melakukan distriminasi terhadap mereka. UNAMID telah ditempatkan di Darfur sejak 2007.

UNDP, yang berpusat di New York, menunggu komentar juru bicara PBB, sementara Kementerian Luar Negeri Sudan juga tak bersedia memberi komentar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika