REPUBLIKA.CO.ID, JAYAPURA -- Kepala Staf TNI AD (KSAD) Jenderal Gatot Nurmantyo menegaskan, tidak ada lagi kelompok yang memperjuangkan ideologi pemisahan diri dari NKRI di Papua. "Bila terjadi gejolak itu hanya disebabkan kelompok masyarakat itu memperjuangkan urusan perut dan kesejahteraan," kata Jenderal Nurmantyo kepada Antara, di Jayapura, Jumat (26/12).

Mantan komandan Kodim Merauke dan Jayapura pada era 1990-an tersebut mengatakan, apabila pembangunan daerah di Papua dapat berjalan lancar dan merata maka masyarakat tidak akan melakukan aksi meminta kemerdekaan.

Karena itu, kata dia, dalam menghadapi kondisi tersebut TNI AD akan memberikan proteksi kepada pemerintah agar kesejahteraan dan pembangunan di Papua lebih lancar.

"Sebagai contoh bagaimana pembangunan bisa lancar kalau anda-anda tinggal di Merauke atau di Puncak Jaya, saat hendak menggurus surat-surat harus ke provinsi dengan biaya perjalanan sekitar Rp 5 juta atau lebih," kata mantan panglima Kostrad tersebut.

Ia berharap pembangunan di tanah Papua dapat terlaksana secara merata agar tidak memicu kecemburuan sosial. "Kami akan membantu pemerintah daerah untuk mewujudkan kesejahteraan sehingga rakyat Papua dapat merasakannya," ujarnya.

Jenderal Gatot berada di Papua untuk menghadiri Natal bersama dengan masyarakat di Wamena, yang dilaksanakan Kamis (25/12).

Ikuti Whatsapp Channel Republika