REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi, Ronny Hermawan, menolak menggunakan mobil dinas baru dari pemerintah setempat.
"Mobil dinas yang lama masih layak pakai, jadi saya belum perlu mobil dinas baru," katanya di Bekasi, Sabtu.
Politikus Demokrat itu mengaku tidak bergabung bersama sejumlah wakil rakyat lainnya untuk menjemput mobil dinas baru jenis Toyota Innova di Kompleks Perkantoran Pemkot Bekasi, Rabu (24/12) lalu.
Dia mengaku masih sangat nyaman menggunakan mobil dinas lama periode 2009-2014 jenis Daihatsu Terios, karena kondisinya yang masih layak.
Pengurus Klenteng Hok Lay Kiong Kota Bekasi itu menganggap pengadaan mobil dinas baru merupakan praktik pemborosan anggaran.
"Pemerintah seharusnya mendukung hemat anggaran yang sedang diterapkan Presiden Joko Widodo," katanya.
Menurut dia, Pemkot Bekasi masih memiliki banyak keperluan lain yang bersifat mendesak, di antaranya pembenahan infrastruktur, pembangunan Puskesmas, sarana pendidikan, serta fasilitas umum.
"Jika penghematan dan anggaran dialihkan ke tempat yang seharusnya dibutuhkan berarti pemerintah bersinergi dengan masyarakat," katanya.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi Yayan Yuliana mengaku pembelian mobil dinas bagi 50 anggota DPRD periode 2014-2019 itu telah menghabiskan anggaran Rp 12,5 miliar.
Anggaran itu diperuntukan bagi pengadaan mobil dinas jenis Toyota Innova untuk anggota dewan, dan Toyota Fortuner untuk pimpinan dewan.
"Sesuai aturan, memang speknya harus di atas 2.000 CC, jadi jenis mobil itu yang kita adakan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika