Ahad 28 Dec 2014 10:43 WIB

Berani Tolak Suap, Aparat Hukum Layak Disebut Profesional

Gubernur Banten nonaktif, Ratu Atut Chosiyah (tengah) bersiap menjalani sidang kasus dugaan suap sengketa Pilkada Lebak, Banten di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (24/7). Atut mengaku kepada majelis hakim bahwa dirinya pernah bertemu dengan Akil Mochtar
Foto: Aditya Pradana Putra/Republika
Gubernur Banten nonaktif, Ratu Atut Chosiyah (tengah) bersiap menjalani sidang kasus dugaan suap sengketa Pilkada Lebak, Banten di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (24/7). Atut mengaku kepada majelis hakim bahwa dirinya pernah bertemu dengan Akil Mochtar

REPUBLIKA.CO.ID,DENPASAR—Aparat penegak hukum diminta agar bekerja profesional dengan menolak aksi suap saat menangani kasus korupsi di daerah.

 “Profesionalisme yang dimaksud, mampu menjalankan tugas sebaik-baiknya dan menghindarkan diri dari kemungkinan suap saat menangani kasus korupsi,” jelas pakar Hukum Tata Negara Universitas Udayana (Unud) Prof Dr Yohanes Usfunan, Ahad (28/12).

Dengan sikap profesionalisme, lanjutnya, masyarakat menilai aparat penegak hukum sudah menjalankan tugasnya dengan baik.

Selain itu, dengan sikap profesional dalam menangani kasus korupsi dapat mengangkat wibawa lembaga negara baik itu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

"Menurut pandangan saya, KPK juga harus secara berkesinambungan turun ke daerah-daerah dalam menangani kasus korupsi," ujarnya.

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement