REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Ketua Majelis Kesejahteraan Sosial PP Aisyiah, Susilahati menilai tidak perlu adanya pengurangan jam kerja pada perempuan seperti yang diusulkan wakil presiden Jusuf Kalla. Menurutnya, perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama dalam hal kontribusi kerja. Selain itu, jika adanya pengurangan jam kerja maka potensi yang dimiliki perempuan tidak tersalurkan secara optimal.

Jika wacana pengurangan jam kerja perempuan karena alasan keluarga maka tidak bisa digenelarisir pada semua perempuan. Hal tersebut dikarenakan ada perempuan yang dapat mengatur dan menggunakan waktu  secara optimal. Sehingga, waktu bersama keluarga tetap berkualitas.

Ia menambahkan, daripada pengurangan jam kerja lebih baik perempuan diberi penambahan cuti. Penambahan cuti dapat diberikan kepada perempuan yang memang membutuhkan karena alasan kesehatan baik untuk hamil dan melahirkan atau alasan khusus lainnya. Seperti halnya, perempuan memerlukan tambahan cuti melahirkan karena kondisi kesehatan yang kurang baik. Jadi solusi yang diberikan dilihat kasus per kasus. Sehingga tidak menyamaratakan semua perempuan dengan melakukan pengurangan jam kerja

"Nggak perlu (Pengurangan jam kerja perempuan) . Kalau alasan domestik atau rumah tangga dapat di manage oleh perempun itu sendiri. Saya pikir tidak bisa disamaratakan perempuan. Sehingga kalau alasan untuk rumah tangga tinggal perempuan itu menghemat waktu. Yang penting bisa mengoptimalkan waktu," ujar Susilahati kepada Republika, Ahad (28/12).

Selain itu, pemerintah juga dapat meningkatkan pelayanan sosial bagi perempuan. Misalnya memberikan fasilitas agar mempermudah ibu menyusui dalam memberikan ASI pada anaknya. Seperti keberadaan day care di kantor atau hal serupa lainnya. "Jadi peningkatan layanan sosial yang harus diperhatikan. Menyelesaikan masalah bukan dengan pengurangan jam kerja," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika