REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai Golkar DPR RI meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi)  membatasi politik balas budi dalam menunjuk pejabat negara. Jokowi harus mampu menahan diri dalam menggunakan kewenangan dan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. 

"Batasi segala bentuk politik balas budi kepada para bandar atau sponsor dan para pendukung saat pilpres yang dapat merugikan rakyat," kata Sekretaris Fraksi Golkar DPR RI, Bambang Soesatyo dalam pesan singkat kepada Republika, Selasa (30/12).

Publik harus kritis kepada Jokowi. Ini agar Jokowi tidak menyalahgunakan kewenangan dalam menentukan pejabat istana maupun luar istana. Jabatan di istana misalnya terkait rencana pembentukan kepala kantor kepresidenan. Sedangkan Jabatan di luar istana misalnya komisaris dan direksi BUMN. 

"Cari tahu dong siapa yang akan duduk di sana," ujar Bambang.

Bendahara Umum DPP Partai Golkar ini mengatakan nuansa politik balas budi sudah terasa dari komposisi menteri di kabinet Jokowi. Bambang mengatakan banyak kader-kader partai pendukung Jokowi yang menjadi menteri. Padahal selama kampanye Jokowi selalu gembar-gembor soal kabinet ramping dan profesional. 

"Dan banyak contoh lainnya Lihat di jajajaran menteri? Kan banyak kader parpol pendukung," kata Bambang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika