REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Ismail Yusanto menilai, sepanjang 2014 umat Islam kerap disudutkan. Antara lain, dengan isu sensitif yang bersinggungan dengan agama Islam.
Ia menyayangkan sikap pemerintah yang terkesan turut mengambil peran dalam upaya penyudutan tersebut. Misalnya, kriminalisasi terhadap isu-isu Islam.
"Saya kira pemerintah tidak boleh lagi mengkriminalisasi Islam dalam bentuk berbagai hal," kata Ismail saat dihubungi ROL, Selasa (30/12).
Ia menyebut, kasus kelompok radikal Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS). Pemerintah dianggap sering menganggap mereka yang membawa simbol dan bendera ISIS telah melakukan tindak kejahatan. Padahal simbol yang terdapat di bendera ISIS merupakan lafal yang diucapkan oleh seluruh umat Islam di dunia.
Menurut Ismail, kriminalisasi seperti ini tidak boleh terjadi. Jika terjadi, pemerintah akan dianggap telah melakukan sebuah kebijakan yang menyudutkan umat Islam.
Apalagi, lanjut dia, dalam Rancangan Undang-undang Perlindungan Umat Beragama (RUU PUB) disebut-sebut akan ada pengawasan terhadap ceramah dan khutbah jumat.
"Jika seperti ini, saya membayangkan Indonesia nantinya akan kembali ke masa Orde Baru di mana semua hal akan diawasi," kata Ismail.
Meskipun baru seumur jagung, menurutnya, pemerintah Joko Widodo cukup membuat resah umat Muslim Indonesia. Lantaran, kerap melontarkan isu-isu yang yang berkenaan dengan umat Islam pada awal kepemimpinannya.
Ismail berharap, pada 2015 nanti perlakuan terhadap umat Islam menjadi lebih baik.
Menurut Ismail, pemerintah harus memperbaiki komunikasinya. Misal dengan cara meningkatkan sensitifitas terhadap isu yang berkembang di tengah masyarakat.
Sensitifitas bisa dilatih melalui dialog dengan tokoh dan ormas Islam secara terbuka. Sehingga, pemerintah tidak lagi keliru dalam mengambil kebijakan atau melontarkan wacana yang bersinggungan dengan umat Islam.
Ikuti Whatsapp Channel Republika