REPUBLIKA.CO.ID, KUDUS-- Pengelola SPBU di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, diharapkan menyediakan tempat antrean khusus pembeli bahan bakar minyak (BBM) pertamax menyusul adanya lonjakan permintaan terhadap BBM nonsubsidi tersebut.
"Jika pengelola SPBU ingin meningkatkan penjualan pertamax, tentunya tempat antrean antara pembeli BBM jenis premium dengan pertamax perlu ada pemisahan," kata Kepala Seksi Perdagangan Dalam Negeri pada Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kudus Sofyan Dhuhri di Kudus, Jumat.
Apabila antreannya masih dijadikan satu dengan konsumen premium, kata dia, konsumen pertamax dipastikan kurang tertarik membeli BBM nonsubsidi tersebut karena pelayanannya tidak berbeda jauh dengan pembeli BBM bersubsidi.
Meskipun saat ini ada penurunan harga jual premium menjadi Rp7.600 dari sebelumnya Rp8.500 per liter, kata dia, peminat pertamax dipastikan tetap naik. Pasalnya, kata dia, disparitas harga jual antara premium dengan pertamax tidak terlalu jauh.
Selain itu, lanjut dia, pertamax juga dinilai lebih irit dan lebih berkualitas dibanding premium. Beberapa waktu lalu, Sales Eksekutif BBM Retail PT Pertamina Semarang wilayah Pati, Ahmad Tohir, memang mengimbau kepada pemilik SPBU untuk memisahkan antrean pembeli pertamax dengan premium.
"Pelayanan terhadap konsumen pertamax seharusnya memang ada perbedaan karena bersedia membeli BBM nonsubsidi yang harga jualnya lebih mahal dibandingkan premium," ujarnya.
Pemilik SPBU di Jalan A.Yani, Joko Santosa mengungkapkan, SPBU miliknya sudah tersedia pompa khusus premium, sedangkan pertamax memang masih jadi satu dengan premium. Untuk menyediakan tempat khusus antrean pertamax, kata dia, memang butuh biaya sedangkan permintaannya saat ini mulai mengalami lonjakan.
"Jika sebelumnya baru pesan dalam waktu beberapa pekan, kini dalam waktu sepekan sudah bisa," ujarnya.
Sementara harga solar saat ini ditetapkan menjadi Rp7.250 per liter dari sebelumnya Rp7.500 per liter, sedangkan premium turun menjadi Rp7.600 dari sebelumnya Rp8.500 per liter.
Ikuti Whatsapp Channel Republika