REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPP Partai Golkar hasil Munas Jakarta yang dipimpin Agung Laksono membantah telah ditawari jatah menteri oleh pemerintahan Jokowi-JK, sehingga memengaruhi negosiasi dengan kubu Aburizal Bakrie.

"Tidak ada pembicaraan jadi menteri. Tidak ada upaya mendekati Jokowi-JK atau minta posisi menteri," ujar Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar hasil Munas Jakarta, Agus Gumiwang Kartasasmita di DPP Partai Golkar, Senin (5/1).

Sebelumnya, DPP Golkar hasil Munas Jakarta yang dipimpin Agung Laksono meminta kubu Aburizal Bakrie bersedia Golkar keluar dari Koalisi Merah Putih (KMP), apabila ingin berdamai.

Namun persyaratan Golkar keluar dari KMP yang disebut "harga mati" itu, menurut Agus Gumiwang sama sekali tidak dilandasi adanya tawaran kursi menteri dari pemerintah.

Meskipun demikian, Agus secara pribadi memandang posisi di pemerintahan penting bagi jati diri Golkar. Dengan berada dalam pemerintahan, Golkar dapat memberikan kontribusi maksimum bagi bangsa dan negara.

"Jangan melupakan juga bahwa kita tidak mempunyai kebiasaan menjadi oposisi," ujar dia.

Sejauh ini juru runding Golkar kubu Agung Laksono telah melakukan satu kali pertemuan dengan juru runding Golkar kubu Aburizal Bakrie, namun belum menemukan kata sepakat. Perundingan selanjutnya baru akan berlangsung 8 Januari 2015 mendatang.

Sementara itu pada Senin petang hari ini Golkar kubu Agung Laksono melakukan pertemuan internal di kantor DPP Partai Golkar untuk membahas persiapan perundingan lanjutan dengan kubu Aburizal Bakrie.

Ikuti Whatsapp Channel Republika