REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia akan segera memiliki Badan Cyber Nasional. Menteri Komunikasi dan Informatika Rudi Antara mengatakan, ia telah mengajukan usul pembentukan Badan Cyber Nasional tersebut pada presiden.

"Ini hanya masalah waktu. Bagaimanapun kita juga bisa mempunyai ketahanan dari sisi siber," ujarnya di Istana Negara, Selasa (6/1).

Rudi menjelaskan, pertahanan Indonesia dari sisi siber saat ini masih lemah. Padahal, negara lain bahkan sudah menjadikan teknologi internet sebagai alat untuk menyerang. Bukan hanya sekadar untuk bertahan lagi.

Apalagi, lanjut dia, Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat besar. Tidak mungkin pertahanan hanya dilakukan secara konvensional dengan mengandalkan pasukan TNI di perbatasan.  

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edy Purdjiatno mengatakan, Indonesia pernah mendapatkan serangan cyber dari negara lain. Meski demikian, ia enggan menjelaskan lebih detail soal hal tersebut. "Ada beberapa yang sebetulnya sudah terjadi, tapi skalanya tidak menjadi isu nasional," ucap Tedjo.

Badan Cyber Nasional menjadi penting untuk menjaga aset-aset negara yang bisa saja dijebol dari luar. Misalnya sistem listrik di PLN dan sistem perbankan. "Itu bisa diserang dari luar, kan semua pakai komputer. Belum lagi bank, nanti kok tahu-tahu habis ini uangnya," ujar dia.

Menurut Tedjo, sebenarnya baik PLN maupun bank sudah memiliki sistem pertahanannya masing-masing. Namun, Badan Cyber Nasional tetap diperlukan untuk mengintegrasikan semua sistem pertahanan tersebut.

"Badan Cyber Nasional ini akan memagari seluruhnya, walaupun di dalamnya ada masing-masing bekerja, tapi terintegrasi," ucap dia.