REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Inspektur jenderal badan intelijen Amerika Serikat CIA David Buckley mengundurkan diri efektif mulai 31 Januari. Buckley adalah petugas yang menyelidiki sengketa antara CIA dan kongres terkait penanganan rekaman penahanan dan interogasi yang dilakukan CIA.
Dalam pernyataannya, Senin (5/1), Buckley meninggalkan jabatannya untuk mengejar peluang di sektor swasta. Dia telah bekerja pada badan mata-mata tersebut selama lebih dari 40 tahun. Buckley menduduki jabatan inspektur jenderal sejak Oktober 2010.
Buckley menjabat sebagai pejabat senior di Departemen Keuangan dan Departemen Pertahanan serta mempunyai posisi senior di Komite Intelijen Parlemen dan Kantor Akuntabilitas Pemerintah.
Direktur CIA John Brennan mengatakan selama masa jabatannya, Buckley telah menunjukkan independensi, integritas dan penilaian yang baik dalam mendorong efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas.
Juru bicara CIA Christopher White mengatakan Buckley telah mengajukan pengunduran dirinya beberapa bulan sebelumnya. "Setelah karir yang panjang dan terhormat di pemerintahan, dia kini mengejar peluang di sektor swasta dan tidak ada alasan lain selain hal itu," kata White, dikutip dari Channel News Asia, Selasa (6/1).
Pejabat di CIA dan Capitol Hill (kongres) mengatakan pengunduran diri itu tidak terkait dengan politik atau kasus yang pernah ia selidiki. Para advokat kebebasan sipil mengatakan Buckley mundur di saat yang tidak tepat.
"Inspektur jenderal CIA adalah salah satu dari sedikit orang yang mencoba menerapkan sejumlah tanggung jawab pada CIA di saat Gedung Putih dan kongres gagal melakukan tugas itu," ujar Christopher Anders dari American Civil Liberties Union.
Salah satu tindakan Buckley yang paling dikenang sebagai inspektur jenderal CIA terjadi Juli lalu ketika dia mengeluarkan laporan sengketa CIA dan Komite Intelijen Senat.
Laporan tersebut menemukan beberapa pegawai CIA bertindak tidak konsisten terkait pemahaman antara CIA dan komite mengenai akses ke jaringan komputer khusus yang dibentuk untuk berbagi dokumen tentang keterlibatan badan dalam kekerasan terhadap tahanan militan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika