REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Instruksi Musyawarah Daerah (Musda) yang dilayangkan oleh kubu Partai Golkar Agung Laksono kepada DPD I dan DPD II bisa menjadi boomerang jika tak disertai perhitungan politis yang tepat.
"Seharusnya melakukan kalkulasi dengan matang supaya tidak blunder," ujar pengamat politik Emrus Sihombing, Selasa (6/1).
Jika mayoritas DPD memberi respon positif, ujarnya, itu menunjukkan bahwa kubu Agung memiliki dukungan yang semakin kuat dari DPD. Akan tetapi, jika sedikit dari DPD yang memberi dukungan positif, maka dapat dikatakan dukungan politik bagi Agung rendah.
"Kalau respon DPD itu lemah, justru akan menjadi bumerang bagi kelompoknya Agung," lanjut Emrus.
Karena itu, Emrus menilai penting bagi kubu Agung untuk melakukan kalkulasi politik yang sangat matang jika ingin melayangkan surat instruksi Musda. Caranya bisa dengan melakukan pendekatan-pendekatan kepada DPD-DPD untuk melihat ke arah mana perpolitikan mereka.
Terkait tindakan kubu Agung yang memberikan instruksi Musda di saat konflik internal belum selesai, Emrus memiliki pandangan tersendiri. Menurut Emrus, dari sudut pandang politik, tindakan kubu Agung yang melayangkan surat instruksi pelaksanaan Musda sah-sah saja sebagai usaha menunjukkan legitimasi.