REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA—Kebijakan pembatasan sepeda motor menuai tudingan pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bahwa bekerjasama dengan produsen mobil.

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama membantah tudingan itu, menurutnya isu itu hanya digulirkan produsen tertentu yang tidak setuju dengan program Pemprov melarang kendaraan roda dua melintasi jalan protokol.

"Kalau kongkalikong, justru kenapa enggak mau bilang industri motor marah? Karena pembelian motor turun," kata Ahok di Gedung Balai Kota, Kamis (8/1).

Ahok sapaan akrab Basuki itu mengatakan, seharusnya yang harus marah terhadap kebijakannya itu adalah pengguna mobil, karena pengguna mobil dikenai kebijakan Electronic Road Pricing (ERP). Sehingga pemilik mobil juga dikenakan pajak progresif.

"Jadi kalau kamu pakai nama sopir kamu, yang enggak sesuai, kita kejar habis. Jadi kongkalikong dimana? Ngaco saja!" katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika