REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VI yang akan digelar pada 8-11 Februari 2014 fokus pada tiga isu utama yang berkaitan erat dengan kiprah umat Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
"Beberapa fokus diberi perhatian khusus dan intens dibawa dalam KUII VI ini untuk penguatan umat Islam di Indonesia," kata Ketua Panitia Pengarah KUII VI Slamet Effendy Yusuf saat jumpa pers di Kantor Majelis Ulama Indonesia di Menteng, Jakarta, Kamis (8/1).
Tiga fokus utama itu, pertama, bidang politik. Menurut dia, penguatan politik umat Islam harus diterjemahkan dalam arti luas, bukan hanya lewat partai politik tapi melalui kiprah yang baik di panggung politik nasional. Dengan begitu, hak-hak umat Muslim dapat tersalurkan dengan lebih baik lagi.
"Berbicara politik umat Islam dan Indonesia kami berupaya meletakkan secara sejajar antara Islam dan ke-Indonesiaan. Tidak perlu kita keluar dari kerangka yang ada," kata dia.
Fokus kedua KUII VI, masih kata dia, adalah ekonomi. Perkembangan ekonomi dikatakannya cenderung membuat umat Muslim terpinggirkan meski belakangan ekonomi relatif mengalami kemajuan.
"Umat tidak berada di depan. Ada kemajuan tapi masih banyak kekurangan sehingga harus ada pemikiran serius tentang peran umat," katanya.
Terakhir, fokus kongres ini adalah sektor sosial dan budaya. Belakangan, sosial dan budaya Muslim sudah kurang terlihat ke permukaan atau terganti oleh ciri peradaban di luar Islam.
"Terkait pengembangan wajah Indonesia di masa depan, perkembngan tata ruangnya, ciri Islam Nusantara yang mewarnai peradaban Indonesia mengalami perubahan signifikan, yaitu sudah tidak kelihatan," kata dia.
KUII VI sendiri akan diadakan di Yogyakarta dan rencanannya dihadiri oleh Presiden dan Wakil Presiden RI.
Ketua Majelis Ulama Indonesia Din Syamsuddin mengatakan KUII VI ini akan menjadi ajang ketiga kalinya sejak Indonesia merdeka. Edisi sebelumnya diadakan pada tahun 2005 dan 2010.
Kongres ketiga ini mengambil tema "Penguatan Peran Politik, Ekonomi dan Sosial Budaya Umat Islam untuk Indonesia yang Berkeadilan dan Berperadaban".