REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perundingan damai antara DPP Golkar kubu Agung Laksono dan DPP Golkar kubu Aburizal Bakrie gagal menemui kata sepakat soal posisi partai di Koalisi Merah Putih (KMP). Kubu Agung masih bersikukuh Golkar harus keluar dari KMP

Sedangkan kubu Aburizal berpandangan sebaliknya. “Kami tidak ada urusan dengan KMP. Mereka (kubu Ical) masih menginginkan. Tapi kami (kubu Agung) tidak,” kata Wakil Ketua Umum DPP Golkar, Yorrys Raweyai kepada wartawan usai perundingan di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (1/9).

Perbedaan pandangan kedua kubu juga terjadi dalam menafsirkan status kepengurusan DPP di Kementerian Hukum dan Ham. Kubu Ical berpandangan selama sengketa kepengurusan berlangsung, maka roda organisasi DPP dikembalikan kepada pengurus hasil Munas Riau 2009. Namun kubu Agung berpandangan sebaliknya. Mereka menilai pasca pengurus  DPP hasil Munas Riau telah demisioner seiring digelarnya Munas IX Bali  oleh kubu Ical dan Munas IX Ancol oleh kubu Agung. “Belum ada kesepahaman soal tafsir pengurusan dari menkumham,” ujar Yorrys.

Yorrys mengaku sempat mencuat ide agar  konflik kepengurusan di DPP Golkar diselesaikan melalui munas. Menurutnya Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Golkar memungkinkan digelarnya munas luar biasa (munaslub). Sepanjanga munas itu diusulkan oleh 2/3 dari seluruh pengurus DPD I se-Indonesia.

Kendati masih diselimuti sejumlah perbedaan pandangan bukan berarti perundingan tidak membuahkan hasil sama sekali. Yorrys mengatakan telah terjadi kesepakatan antara kubu Agung dan kubu Ical dalam sejumlah isu-isu krusial. “Kita sepakati pilkada langsung, (pemilu) proporsional terbuka clear, menjadi mitra kritis, konstruktif, obyektif, solutif bagi pemerintah disepakati,” kata Yorrys.

Perundingan akan kembali dilanjutkan pada Senin depan. Yorrys memperkirakan hasil perundingan akan mencapai kesimpulan antara Selasa atau Rabu depan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika