REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Agus Sunaryanto berharap pemilihan Kapolri baru tidak berdasarkan pada politik balas budi. Melainkan dinilai berdasarkan aspek kepemimpinan, integritas, rekam jejak, kapasitas, dan komitmen.
Presiden Joko Widodo juga diminta mengulangi tindakan yang dilakukannya saat memilih menteri dengan meminta pertimbangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Jangan seperti ketika memilih calon Jaksa Agung yang tanpa melibatkan KPK dan PPATK," kata dia di Jakarta, Jumat (9/1).
Agus mengatakan KPK dan PPATK adalah lembaga yang selama ini berperan aktif dalam upaya pemberantasan korupsi dan pencucian uang.
"KPK dan PPATK memiliki data dan informasi mengenai rekam jejak seseorang terkait dengan perkara korupsi dan transaksi keuangan yang mencurigakan," kata Aguas.
