REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional (Munas) Bali membantah tidak mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla. Golkar yang dipimpin Aburizal Bakrie merasa disudutkan karena dianggap berubah haluan mendukung pemerintah pasca perundingan islah dengan Golkar hasil Munas Jakarta.

Bendahara Umum Golkar Munas Bali, Bambang Soesatyo menuduh Golkar Munas Jakarta kubu Agung Laksono memelintir opini bahwa Golkar Munas Bali tidak mendukung pemerintah. "Pemelintiran opini tersebut tampaknya sengaja digulirkan kubu Ancol untuk mendiskreditkan kepengurusan Munas Bali," kata Bambang dalam rilisnya pada wartawan, Sabtu (10/1).

Menurut Bambang, pemelintiran opini ini dilakukan Golkar Munas Jakarta agar mendapat dukungan kekuasaan dari Pemerintah untuk pengesahan kepengurusannya. Sekretaris Fraksi Golkar di DPR ini membantah Golkar Munas Bali tidak mendukung pemerintah.

Menurut dia, sejak awal Golkar telah berkomitmen serta dikuatkan menjadi keputusan Munas Bali bahwa Golkar mendukung dan menjadi mitra strategis pemerintah. Namun, Golkar tetap berada di luar pemerintah bersama Koalisi Merah Putih (KMP) menjadi penyeimbang.

Bambang menambahkan Golkar bersama KMP telah mengakui dan mendukung pasangan Jokowi-JK memimpin pemerintahan sesaat setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan dan mengumumkan mereka sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2014/2019.

Hal itu dibuktikan dengan kedatangan ketua partai KMP saat pelantikan Jokowi-JK. Namun, Golkar bersama KMP memilih berada di luar pemerintahan karena Jokowi-JK membutuhkan mitra yang kritis dalam menjalankan roda pemerintahannya.

"Kalau semua di dalam pemerintahan dan mendapat jatah jabatan, lalu siapa yang akan mengontrol dan mengkritisi," imbuh Bambang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika