REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Posisi penyaluran kredit perbankan tercatat sebesar Rp 3.626,2 triliun pada November 2014. Penyaluran ini tumbuh 11,7 persen dibandingkan tahun lalu. Dari penyaluran tersebut, posisi kredit UMKM tercatat sebesar Rp 660,8 triliun atau tumbuh 11 persen‎ (yoy), lebih rendah dibanding Oktober 2014 yang tumbuh 11,1 persen yoy. 

Perlambatan terutama terjadi pada skala usaha menengah yang tumbuh 8,6 persen, melambat dibandingkan Oktober 2014 yang mencapai 9,8 persen. Menurut sebagian pihak menurunnya kredit ke sektor UMKM dinilai memperlihatkan ketidakberpihakan perbankan.

Sehingga sangat tepat ketika kredit usaha rakyat dipatok Rp 25 juta. Hanya saja menurut Ketua Umum HIPMI, Raja Sapta Oktohari, kredit Rp 25 juta yang masuk dalam skema KUR terlalu kecil. Padahal, pelaku usaha UMKM membutuhkan kredit yang lebih tinggi dari plafon yang ditentukan.

“Sekarang masih banyak UMKM yang terbentur bankable, kalau kreditnya cuma Rp 25 juta akan bisa digunakan untuk apa” ujar Okto, saat dihubungi, akhir pekan lalu. 

Menurutnya, pertumbuhan kredit UMKM yang lebih rendah dibandingkan pertumbuhan kredit nasional disebabkan karena kebanyakan pelaku UMKM masih mengalami kesulitan dalam mengakses perbankan. Dalam hal ini pemerintah menurutnya perlu memberikan skema yang lebih longgar untuk kredit UMKM.

Dia mengatakan selama ini masih banyak UMKM yang belum bisa mengakses kredit. Sektor UMKM dianggap cukup berisiko sehingga bank menuntut berbagai jaminan dan mengenakan bunga kredit yang cukup tinggi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika