REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia akan mulai masa sidang kedua Senin (12/1) besok. Dalam masa sidang kedua nanti, DPR sudah siap untuk membahas beberapa pekerjaan yang tertunda, akibat munculnya dualisme DPR beberapa waktu lalu.

Wakil ketua DPR RI, Agus Hermanto mengatakan di awal masa persidangan kedua masih akan dilakukan penetapan alat kelengkapan dewan (AKD) dan komisi-komisi.

Penetapan AKD dan komisi tersebut didahului pidato Ketua DPR yang menyatakan pembukaan masa sidang kedua.

Setelah penetapan AKD dan komisi, langsung dilakukan pembahasan terkait pekerjaan yang ada di masing-masing komisi. Komisi di DPR akan langsung bekerja. "Misalnya Perppu, dibahas dalam masa sidang kedua, paling tidak 1 sampai 2 bulan selesai," katanya.

Politisi partai Demokrat itu melanjutkan, setelah pembahasan Perppu selesai, maka DPR akan langsung membahas RAPBN-P yang sudah diajukan oleh pemerintah.

Sebab, RAPBN-P sudah diserahkan oleh DPR akhir pekan kemarin. Pembahasan RAPBN-P ini juga sangat penting karena tanpa APBN-P maka pemerintah tidak dapat langsung bekerja.

"Terlebih struktur nomenklatur kabinet Presiden Jokowi berubah, sehingga masih tergolong nomenklatur Kabinet Indonesia Bersatu II," jelasnya.

Menurut Wakil Ketua Umum partai Demokrat itu, pembahasan RAPBN-P perlu dipercepat agar pemerintah memiliki anggaran untuk dapat langsung bekerja. Hal ini juga terkait anggaran untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Langsung.

Namun, Menteri Keuangan belum memasukkan anggaran Pilkada langsung ini dalam RAPB-N yang sudah diserahkan ke pimpinan DPR.

Agus menambahkan, pemerintah harus segera mengajukan anggaran untuk pelaksanaan Pilkada Langsung. Hal itu untuk mengejar persiapan Pilkada yang menurut Perppu nomor 1 harus digelar tahun 2015. Selain Perppu dan RPABN-P, masa sidang kedua juga akan menyelesaikan penetapan pimpinan KPK.

"Karena dalam UU KPK, pimpinan KPK harus lengkap," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika