REPUBLIKA.CO.ID,UNGARAN—Pemasukan sektor pajak hiburan di Kabupaten Semarang disorot wakil rakyat. Pemerintah setempat dinilai terlalu longgar dalam memungut pajaknya.
Sebab dari sejumlah hajat hiburan yang digelar di Kabupaten Semarang, banyak pihak penyelengara yang leluasa tidak membayar pajaknya.
“Terutama hiburan yang cenderung bersifat pertunjukan-pertunjukan,” ungkap anggota Komisi D DPRD Kabupaten Semarang, Bondan Marutohening, Senin (12/1).
Ia mengaku khawatir, kelonggaran ini menjadi celah untuk melakukan penyimpangan dan penyelewengan pungutan pajak hiburan.
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKAD) Kabupaten Semarang, tambah politisi PDIP ini, semestinya lebih jeli.
Bila perlu mengecek ulang dengan mendatangi lokasi kegiatan. Hal ini untuk mengetahui apakah pasti pihak panitia sudah melaporkan rencana kegiatan dengan benar.
“Misalnya berapa harga tiket yang dijual dan berapa kapasitasnya. Karena ini berkaitan dengan pajak yang harus masuk ke kas daerah,” katanya.
Pihak DPKAD Kabupaten Semarang tak menampik sorotan dewan ini. Kabid Pajak, DPPKAD Kabupaten Semarang Aris Abadi mengamini jika ada panitia yang tak sportif dalam pungutan pajak.
Ia mengatakan, seharusnya pihak panitia proaktif melaporkan secara rinci harga tiket dan berapa jumlah tiket yang akan dijual.
“Biasanya panitia membayar jaminan dulu dari perkiraan tiket terjual. Setelah kegiatan selesai baru hitung-hitungan berapa tiket terjual dan berapa pajaknya,” kata Aris.
Ia mengamini potensi pendapatan dari sektor pajak hiburan tersebut lumayan besar. Hanya saja di Kabupaten Semarang jarang ada event besar.
Sekalipun ada terkadang panitia penyelenggara tidak melaporkan penjualan tiketnya. Ia mencontohkan konser musik di sekolah- sekolah yang mengundang artis ibu kota.
Aris juga khawatir ada oknum yang memanfaatkan untuk mencari keuntungan pribadi. Sehingga pihaknya akan memperketat memantau dan melakukan pengawasan.
Setahunya ada beberapa acara yang perlu diklarifikasi kembali, masing- masing konser musik di sebuah sekolah dan pacuan kuda di Tegalwaton.
“Saya belum mendapat laporannya apakah memungut dana dari penjualan tiket atau tidak. Nanti akan kita cek lagi kegiatanya seperti apa,” tambahnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika