REPUBLIKA.CO.ID,BANJARNEGARA–Pemerintah Kabupaten Banjarnegara berharap agar bantuan-bantuan yang dihimpun lembaga bagi korban bencana Banjarnegara dikoordinasikan penggunaannya.
“Kami berharap agar lembaga-lembaga tersebut melakukan koordinasi dengan kami mengenai penggunaannya,'' kata Wakil Bupati Banjarnegara Hadi Supeno, Senin (12/1).
Dia menyebutkan, koordinasi tersebut tidak dimaksudkan agar seluruh dana bantuan yang dihimpun dikelola sepenuhnya oleh Pemkab. Namun, agar penggunaannya tidak tumpang tindih disalurkan.
Hadi pun mencontohkan, dana dari penonton sebuah stasiun televisi yang tiba-tiba saja diperuntukkan untuk membangun tempat ibadah dan sanitasi tanpa pemberitahuan kepada Pemkab. Sehingga tidak ada koordinasi.
“Bisa-bisa nanti terlalu banyak masjid atau sarana sanitasi, sementara bantuan lain yang sebenarnya banyak diharapkan masyarakat justru tidak tersentuh,'' katanya.
Dia menyebutkan, para prinsipnya Pemkab tidak akan meminta, apalagi memaksa lembaga-lembaga penghimpun dana bantuan masyarakat tersebut agar menyerahkan bantuan yang diterimanya kepada Pemkab.
''Kami persilahkan mereka membuat program sendiri demi kepentingan masyarakat korban bencana. Namun, kalau ada koordinasi, kami bisa mengarahkan kemana saja bantuan itu bisa disalurkan,'' jelasnya.
Wakil Bupati menyebutkan, setelah terjadi bencana longsor yang menelan korban jiwa lebih dari 110 korban jiwa di Dusun Jemblung Desa Sampang Kecamatan Karangkobar, Pemkab Banjarnegara juga cukup banyak menerima bantuan dari berbagai elemen masyarakat. Bantuan yang diterima tidak hanya dalam bentuk barang berupa bahan makanan saja, namun juga berupa uang tunai.
Hingga Senin (12/1), bantuan yang diterima dari berbagai elemen masyarakat tercatat mencapai Rp 7,3 miliar. Bantuan tersebut, berasal dari berbagai kalangan, baik dari perorangan, usaha swasta, asosiasi, BUMN, BUMD, dan juga kalangan pemerintah daerah.
Mengenai penggunaan dana bantuan tersebut, Wabup menyatakan, pihaknya dalam waktu dekat akan melakukan koordinasi dengan Gubernur dan Pemerintah Provinsi Jateng.
''Soal penggunaannya, kami cenderung ingin dana bantuan tersebut digunakan untuk melakukan pemberdayaan bagi masyarakat yang tertimpa bencana. Terutama dalam upaya membangun kembali kemampuan ekonomi keluarga mereka,'' jelasnya.
Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa proses rehabilitasi yang bersifat fisik, akan dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah kabupaten, provinsi maupun pemerintah pusat.
''Seperti untuk program relokasi berikut pembangunan infrastrukturnya, seluruhnya akan dilakukan oleh pemerintah,'' jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika