REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) baru akan menghadapi sejumlah tantangan yang harus dibenahi mulai dari manajerial di tubuh institusi itu hingga mengatasi konflik TNI-Polri, kata Direktur Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto di Jakarta, Senin (12/1).
"Kapolri baru memiliki banyak tantangan di tubuh kepolisian ke depannya, karena itu diharapkan Kapolri yang baru memiliki figur manajerial dan teknik komunikasi yang baik pada anak buah," katanya.
Kapolri baru harus mampu mengelola anak buah dengan menggunakan teknik komunikasi yang tidak berjarak dengan bawahan. "Kapolri baru kita harapkan memiliki kemampuan manajerial, kontrol terhadap anak buah," ujarnya.
Menurut dia, permasalahan di tubuh Polri berada di level bawah. "Persoalan citra kepolisian ini masih buruk di mata masyarakat. Kita lihat dengan masih ada oknum-oknum nakal yang mengambil pungli (pungutan liar) di masyarakat," kata Hari.
Selain itu, Hari juga mengatakan polisi masih menjaga jarak dengan publik. Pelayanan yang sifatnya birokratif juga dinilai sebagai hal yang harus diperbaiki. Hari berpendapat, figur Kapolri baru diharapkan mampu memberikan sanksi tegas kepada oknum-oknum yang masih 'bermain' di luar tugas kepolisian.
Menyinggung konflik yang terkadang terjadi antara TNI dan Polri, Hari mengatakan persoalan tersebut hanya terselesaikan di kalangan atas atau perwira. "Konflik TNI-Polri itu hanya selesai di level atas, tapi di bawah-bawahnya masih berselisih," kata dia.
Untuk itu, lanjut dia, Kapolri baru harus bisa menyambung komunikasi yang tidak berjarak dengan bawahannya.
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo telah memilih Komisaris Jenderal (Komjen) Budi Gunawan sebagai calon Kapolri baru yang akan menggantikan Jenderal Polisi Sutarman. Pengajuan calon Kapolri baru akan diteruskan pada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Komisi III untuk disahkan.
Komjen Budi Gunawan saat ini menjabat sebagai Kepala Lembaga Pendidikan Kepolisian (Lemdikpol). Budi merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) angkatan 1983.
Ikuti Whatsapp Channel Republika