Selasa 13 Jan 2015 13:13 WIB

Kebijakan BBM Jokowi Buat Warga Desa Makin Sulit

Rep: c01/ Red: Esthi Maharani
Pengendara sepeda motor mengisi BBM di SPBU Kuningan, Jakarta, Senin (12/1)
Foto: Republika/ Yasin Habibi
Pengendara sepeda motor mengisi BBM di SPBU Kuningan, Jakarta, Senin (12/1)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Dampak kenaikan harga BBM pada November lalu ternyata masih dirasakan masyarakat meskipun pada Januari lalu pemerintah menurunkan harga BBM. Anggota Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR RI Khatibul Umam Wiranu menilai pemerintah perlu memberikan solusi konkret di lapangan terkait kebijakan BBM.

"Blusukan Presiden dan para menteri harus diikuti solusi yang konkret di lapangan. Negara harus hadir di tengah masyarakat," terang Umam, Selasa (13/1).

Umam menilai kebijakan penurunan harga BBM pada awal Januari lalu belum memberi efek apa pun terhadap harga sejumlah komoditas di pasaran yang sudah terlanjur naik. Anggota FPD DPR yang yang berasal dari Dapil Jateng VIII, Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap, ini juga mencatat sejumlah kesulitan yang dihadapi masyarakat desa di kedua kabupaten tersebut terkait kebijakan BBM Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Umam menemui sejumlah keluhan terkait harga kebutuhan bahan pokok di hampir semua wilayah dalam kedua kabupaten ini. Ia menyatakan bahan-bahan pokok seperti beras. minyak goreng, hingga sayur masih mengalami kenaikan yang signifikan. Hal serupa juga terjadi pada komoditas bahan bangunan. Hampir semua bahan bangunan seperti semen, pasir, hingga kayu mengalami kenaikan harga.