REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -– Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) berencana melarang guru agama dan pengajar teologi dari negara mana pun masuk ke Indonesia. Hal itu dilakukan atas dasar revisi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 40 Tahun 2012.

Kemenaker beralasan, antara lain, hendak menghindarkan lembaga pendidikan agama di Tanah Air agar tidak menjadi lahan kaderisasi radikalisme keagamaan. Menurut tokoh Islam dari Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor, Ponorogo, Jawa Timur, Hamid Fahmi Zarkasyi, dampak revisi tersebut patut dipertanyakan keadilannya bagi masyarakat Indonesia, terutama kaum Muslim.

Sebab, radikalisme yang dimaksud Kemenaker hanya yang mengatasnamakan agama. Sehingga, tampak bahwa Kemenaker mudah terbawa arus wacana dari luar, khususnya Barat, yang kini sedang dirundung isu kekerasan atas nama agama.

“Kalau pemerintah hanya melarang guru agama, terutama yang dari Timur Tengah, maka pemerintah sudah terhegemoni oleh kepentingan Barat. Itu poin saya,” kata Hamid Fahmy Zarkasyi saat dihubungi ROL, Selasa (13/1) di Jakarta.

Lebih jauh, Hamid Zarkasyi menjelaskan, hegemoni Barat telah mengidentikkan radikalisme tidak lebih sebagai paham kekerasan atas nama agama. Sehingga, yang kerap tersudut selalu umat beragama. Adapun paham lainnya yang menimbulkan kekhawatiran bagi umat diabaikan.

Misalnya, paham orientalis, liberalis, sekular, atau bahkan ateis. Padahal, menurut Hamid Zarkasyi, para pekerja asing yang berafiliasi dengan paham-paham tersebut juga pantas dicegah agar tidak masuk ke Indonesia.  “Makanya, kalau Kemenaker juga melarang orang-orang (pekerja asing) orientalis, sekular, dan liberal masuk ke Indonesia, saya salut. Itu berarti menjaga NKRI,” ujar Hamid Fahmy Zarkasyi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika