REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Presiden RI Joko Widodo diminta segera membatalkan pencalonan Budi Gunawan sebagai calon Kapolri. Budi Gunawan telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK menduga ada transaksi tidak wajar yang dilakukan Budi Gunawan.

“Harus ada proses seleksi ulang untuk pengisian calon Kapolri,” kata pengamat politik dari Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahudin, melalui rilis kepada media, Selasa (13/1).

Dalam proses seleksi ulang itu, kata Said, sebaiknya Kompolnas tidak lagi dibiarkan bekerja sendirian. Lembaga tersebut harus bekerja lebih transparan agar bisa dimonitor secara ketat oleh publik.

Said menilai penetapan status tersangka terhadap calon Kapolri Budi Gunawan oleh KPK menunjukan lemahnya sistem pengelolaan dan analisis informasi di lingkungan Presiden. Presiden seharusnya memperoleh informasi dan analisis yang lengkap dan valid tentang berbagai hal yang akan digunakannya untuk mengambil suatu keputusan.

Namun, dia melihat para pembantu dan bawahan Presiden yang bertanggung jawab untuk menyuplai informasi seputar track record calon Kapolri dan menganalisa kemungkinan apabila Budi Gunawan diangkat menjadi Kapolri, tidak bekerja tidak baik.

“Sistem pengelolaan dan analisis informasi di lingkungan presiden mandul,” ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika